Home » , » Pemerintah Kembali Pangkas Izin Usaha Migas

Pemerintah Kembali Pangkas Izin Usaha Migas

Izin Usaha Migas

Beberapa tahun yang lalu, untuk bisa mendapatkan izin usaha migas  masih sangat sulit. Ini menjadi momok dan kendala tersendiri bagi pengusaha yang ingin melakukan investasi di sektor minyak dan gas bumi Indonesia.

Bagi mereka yang awam perihal ini, mungkin banyak yang tidak mengetahui bahwa untuk satu lapangan migas saja diperlukan setidaknya 300 izin yang perlu di urus. Kendalanya, selain banyak yang harus diurus, perizinan ini juga tidak hanya berada di bawah satu institusi, belum lagi pengusaha harus melakukan komunikasi terkait banyak hal tentang usaha yang akan dijalankan dengan pemerintah lokal dan pusat.

Banyaknya tantangan dalam membuka usaha dan investasi usaha migas memberikan dampak terhadap persepsi pengusaha dan investor bahwa investasi migas di Indonesia terasa kurang menarik. Untuk itulah, kini pemerintah membuat kebijakan agar mengurangi perizinan usaha migas di Indonesia. Dari pihak Kementerian ESDM sudah mengakui akan hal ini. Tidak hanya izin usaha yang dipangkas, dalam prosesnya pun pemerintah berusaha untuk mempermudahnya dengan cara berbagai izin yang diperlukan akan dikelompokkan melalui instansi yang diberikan wewenang untuk mengurus izin ini. Dengan demikian, diharapkan pengusaha akan lebih mudah dalam mengurus perizinan.

Hingga tahun ini, pemangkasan izin menjadi hanya 10 izin, setelah sebelumnya dilakukan pemangkasan 89 izin usaha migas. Kebijakan ini dilakukan berdasarkan instruksi dari Presiden Joko Widodo yang menginginkan agar izin usaha dapat dipermudah dan disederhanakan. 

Untuk izin usaha migas mencakup 3 sektor yaitu izin usaha hulu, hilir dan penunjang migas. Kementerian ESDM sendiri, hingga sekarang sudah mengantongi sekitar 42 izin usaha. Dalam proses pelaksaan, layanan izin pada sektor migas ditangani oleh pejabat yang diberikan tugas oleh kementerian ESDM di PTSP. Para petugas memiliki fungsi sebagai pengevaluasi dan membantu proses berkas permohonan izin yang sesuai dengan standar operasional yang ditetapkan. 

Kemudahan yang diberikan oleh pemerintah, tentu saja menarik para investor untuk menanamkan modal pada usaha migas. Ini terbukti dari banyaknya pemohon yang masuk. Semoga saja, dengan diberlakukannya kebijakan ini, ada banyak keuntungan yang bisa diperoleh oleh berbagai pihak, tidak hanya untuk kelompok tertentu.

Follower